Menanti Kampus Merdeka Jadi Kenyataan

alanbantik- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, turut menjadi salah satu Universitas yang sepakat terhadap program kampus merdeka. Tapi program yang berasal dari Kemendikbud Ristek itu kini menyisakan persoalan sendiri karena implementasi yang minim.

Padahal, rektor kampus telah mengesahkan program bertajuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tersebut pada Agustus 2021 hingga resmi berlaku pada September 2021. Pengesahan program ini merupakan langkah lanjutan dari Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 377 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas pada UIN Alauddin Makassar, tertanggal 10 Mei 2021.

Dalam SK tersebut, tertuang suatu ketentuan bahwa program studi pada program sarjana harus menyiapkan kurikulum yang memuat rencana implementasi program MBKM serta manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Program tersebut sedianya lebih disarankan ke mahasiswa S1.

“Mengenai program kampus merdeka yang ada tiga semester, terserah mahasiswa mau mendahulukan yang mana, apakah yang di dalam kampus untuk satu semester atau yang di luar kampus dua semester, itu bagi semester lima ke atas. Teruntuk semester di bawahnya dapat melakukan pemrograman dengan hanya 2 semester yang diterapkan di dalam kampus,” ujar Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Lembaga, Prof Mardan, saat dijumpai oleh tim alanbantik di ruangan kerjanya, Selasa, 28 September 2021.

Dia mengatakan, UIN Alauddin Makassar telah menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah kampus seperti Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Hasanuddin (Unhas) serta Universitas Muslim Indonesia (UMI). Kerja sama dengan kampus tersebut tak kebetulan, akreditasi sederajat memang menjadi syarat kerja sama.

“Kriteria itu harus yang akreditasinya yang sederajat, jadi umpama kalau mau ke UNM, semisal Jurnalistik yang akreditasinya B mau ke UNM yang Jurnalistik akreditasinya C itu tidak bisa, atau bisa tapi dengan syarat institusinya UINAM akreditasi apa, di sana A di sini A, itu bisa. Tapi kalau di sini A, di sana B itu tidak bisa,” beber Mardan.

Mardan juga mengungkapkan program kampus merdeka tidak hanya ditujukan bagi universitas di dalam negeri, namun berlaku juga untuk universitas luar negeri.

“Menyangkut kuliah di luar itu kan bukan urusan kita, yang menentukan mahasiswa, yah saya mau pilih mata kuliah ini dan umpama mau kuliah di Australia, yah harus, iya toh? Harus kita kerja sama dengan perguruan tinggi yang ia tunjuk di sana,” ucap dia.

“Jadi bukan saja di dalam negeri, di luar negeri, mau ke Malaysia, Singapura, Thailand, mau ke Mesir, mau ke Arab Saudi, Seperti itu. Jadi mahasiswa yang menentukan nanti itu,” tutupnya.

Kampus Merdeka Belum Diimplementasikan

Tim alanbantik sendiri melakukan observasi di lingkup kampus dan menemukan fakta bahwa belum ada fakultas yang menerapkan program kampus merdeka.

Menanggapi persoalan ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Abustani Ilyas turut buka suara dan mengklaim fakultasnya sudah melakukan penyesuaian kurikulum demi bisa menerapkan kampus merdeka.

“Kita sudah siapkan, istilahnya kurikulumnya sudah kita siapkan manakalah ada adek-adek mahasiswa yang ingin mengikuti program tersebut,” katanya saat berbincang dengan tim alanbantik via aplikasi WhatsApp pada Senin 4 Oktober 2021.

Tapi dia mengamini, implementasi program kampus merdeka masih menjadi soal sebab sejumlah hal teknis masih perlu dibahas.

“Cuman sekarang memang kita belum laksanakan karena masih harus dibicarakan bagaimana pembayarannya, jika ada mahasiswa yang memprogramkan yah insyaallah kita akan jawab,” katanya.

Abustani mengatakan, jajaran fakultas memang belum ada yang sampai pada tahap menerapkan program ini. Dia mengaku para pimpinan fakultas kini masih dalam tahap persiapan.

“Jadi kalau saya tidak salah hampir semuanya sudah, rata rata sudah membicarakan soal kurikulumnya, hanya saja ada yang terlambat, ada yang beberapa hari yang lalu sudah selesai,” ungkapnya.

Kapan Program Kampus Merdeka Jadi Kenyataan?

Berdasarkan pengakuan Abustani tersebut, tim alanbantik lantas mengklarifikasi kembali ke Wakil Rektor I alasan belum diterapkannya program kampus merdeka meski telah resmi berlaku. Dia pun menjelaskan bila penerapan kampus merdeka tergantung kesiapan pihak program studi (prodi).

“Aturannya itu tergantung kesiapan prodi di fakultas-fakultas, jangan dipaksakan kalau belum siap. Takutnya nanti merusak mahasiswa, bayangkan kalau diberlakukan 2 kurikulum pada satu angkatan, mati mahasiswa kalau begitu, jadi harus ikutin kurikulum lama, kurikulum baru, akhirnya kacau mata kuliahnya,” kata Mardan.

Para Mahasiswa Justru Belum Tahu Apa Itu Kampus Merdeka

Tim alanbantik juga menelaah sejauh mana mahasiswa melek informasi soal program kampus merdeka. Kami menemui sedikitnya 15 mahasiswa, namun tak seorang pun dari mereka yang mengetahui program kampus merdeka. Mereka juga mengaku baru dengar program ini.

Saat coba dijelaskan, seorang mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Suldiana Fitri Badda, mengaku antusias. Menurutnya, program ini sangat berguna di lingkup sosial.

“Menurut saya ini bagus, biar kita menambah wawasan juga dan kita juga menambah relasi sebenarnya, karena kalau kita cuman di kampus cuma sebagian ilmu yang kita dapat, sebelumnya saya juga tidak tahu mengenai program ini, cuma saya setuju kalau programnya seperti yang disampaikan,” katanya.

Tidak hanya mahasiswa, Presiden Mahasiswa, Isra Abdi Syamsu, juga mengaku sejauh ini belum mengetahui lebih detail mengenai penerapan program kampus merdeka.

“Kalau itu saya tidak tau, saya belum dapat informasi sama sekali mengenai penerapan kampus merdeka,” kata Isra.

Dia melanjutkan, banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui perihal program kampus merdeka dikarenakan kurangnya sosialisasi.

“Pentingnya kemudian baik dari kampus itu sendiri, instansi dalam naungan kampus untuk secara masif Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa,” kata dia.

Penulis:
Riski Risma, Usfa DP, Ria Rahmayana (Reporter Magang)

Editor:
Tim Redaksi